Hormuz Dijanjikan Dibuka Jumat, Risiko Deal AS–Iran Belum Hilang
Presiden AS Donald Trump mengatakan Selat Hormuz berpotensi dibuka penuh pada Jumat (19/6), saat perwakilan Washington dan Teheran dijadwalkan bertemu di Swiss untuk penandatanganan resmi kesepakatan damai sementara. Trump menyebut jalur tersebut sudah “sebagian dibuka” dan kapal mulai keluar dari kawasan itu.
Namun, kepastian waktu normalisasi masih menjadi pertanyaan. Sejumlah pejabat AS menyebut operasi pelayaran normal bisa membutuhkan waktu hingga dua pekan, meski pembukaan politik diumumkan lebih cepat. Pasar juga masih menunggu teks resmi kerangka kesepakatan, yang disebut akan dirilis pada Jumat atau dalam beberapa hari ke depan.
Kesepakatan awal itu dilaporkan mencakup pembukaan kembali Selat Hormuz, perpanjangan gencatan senjata selama 60 hari, serta pencabutan blokade AS terhadap pelabuhan Iran. Trump dan Wakil Presiden JD Vance telah menandatangani kesepakatan pendahuluan secara elektronik pada Minggu, tetapi Vance menegaskan masih ada banyak detail penting yang perlu diselesaikan.
Salah satu sumber ketidakpastian terbesar datang dari Israel dan Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut tidak mendukung kesepakatan yang tidak sepenuhnya membongkar produksi rudal balistik Iran dan jaringan milisi regionalnya. Menteri Pertahanan Israel Katz juga menegaskan pasukan Israel tidak akan ditarik dari Lebanon selatan.
Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kesepakatan damai harus bergantung pada berakhirnya pendudukan Israel di wilayah tersebut. Menurutnya, tanpa penarikan pasukan Israel dari area yang diduduki selama perang, konflik belum sepenuhnya selesai. Iran juga memperingatkan bahwa serangan lanjutan dapat dianggap sebagai pelanggaran memorandum.
Bagi pasar global, pembukaan Hormuz tetap menjadi katalis utama karena jalur tersebut penting bagi arus energi dunia. Jika pembukaan berjalan lancar, tekanan harga minyak dan risiko inflasi dapat mereda. Namun, jika perbedaan posisi AS, Iran, dan Israel menghambat implementasi, volatilitas pada minyak, dolar, obligasi, dan aset berisiko masih berpotensi kembali meningkat. (Arl)
Sumber : Newsmaker.id
