Diplomat Eropa Temui Iran untuk Cegah Krisis Nuklir Baru
Para diplomat tinggi dari Eropa dan Iran bertemu di New York untuk mencoba mencegah krisis baru terkait program nuklir Teheran karena Republik Islam tersebut menghadapi kembalinya sanksi PBB yang luas.
Para menteri luar negeri dari Prancis, Jerman, Inggris, dan utusan utama Uni Eropa mengadakan pembicaraan dengan mitra mereka, Abbas Araghchi, di sela-sela Sidang Umum PBB di New York pada hari Selasa, menurut Kementerian Luar Negeri Iran.
Pembahasan tersebut merupakan bagian dari upaya terakhir untuk mencegah kebuntuan selama puluhan tahun terkait aktivitas atom Iran yang dapat menyebabkan ketidakstabilan lebih lanjut di Timur Tengah. "Beberapa gagasan dan proposal diajukan untuk mempertahankan diplomasi," kata Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan tersebut. "Disepakati bahwa konsultasi dengan semua pihak yang terlibat akan terus berlanjut."
Pada bulan Agustus, tiga kekuatan utama Eropa memicu apa yang disebut mekanisme snapback — sebuah ketentuan yang tidak dapat diveto dalam kesepakatan 2015 untuk mengendalikan aktivitas nuklir Iran — yang memberi Teheran waktu 30 hari untuk memenuhi serangkaian tuntutan atau menghadapi penerapan kembali sanksi internasional terhadap ekonomi dan program misilnya.
Meskipun kekuatan Eropa dan Iran telah menekankan komitmen mereka untuk menemukan solusi diplomatik, kecil kemungkinan mereka akan menemukan terobosan dalam dua hari ke depan.
Ketegangan antara Iran dan Barat telah meningkat secara signifikan selama setahun terakhir, terutama setelah Israel dan AS melakukan serangan udara terhadap Republik Islam tersebut pada bulan Juni, menjatuhkan bom di sejumlah situs nuklir utama Iran.
Iran secara signifikan membatasi akses Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) ke program nuklirnya setelah serangan tersebut. Badan tersebut mengatakan bahwa mereka hanya memiliki sedikit informasi tentang kondisi cadangan uranium yang diperkaya tinggi yang telah dipindahkan Iran ke lokasi yang tidak diumumkan sebelum serangan dan yang baru-baru ini dikatakan terkubur di bawah reruntuhan.
Baik Israel maupun AS telah menuduh Iran mencoba mengembangkan senjata nuklir, sesuatu yang berulang kali dibantah oleh Teheran, seringkali dengan alasan statusnya sebagai penandatangan Perjanjian Internasional tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir.
Tuntutan Eropa terhadap Iran termasuk melanjutkan negosiasi dengan AS dan mengizinkan IAEA untuk menghidupkan kembali inspeksi penuh, yang sejauh ini belum dipenuhi oleh Teheran. Iran mengadakan pembicaraan dengan pengawas PBB awal bulan ini, dengan para diplomat yang mengetahui situasi tersebut mengatakan pada saat itu bahwa beberapa dasar telah dibuat untuk mengembalikan monitor.
Iran telah mencapai kesepahaman dengan IAEA "untuk memenuhi kewajiban pengamanannya dalam situasi baru, dan menekankan perlunya tanggapan timbal balik dan bertanggung jawab dari pihak-pihak Eropa," kata kementerian luar negeri.
Pekan lalu, Dewan Keamanan PBB gagal mengeluarkan resolusi yang berupaya menghentikan sanksi, yang membuka jalan bagi sanksi tersebut untuk mulai berlaku pada 28 September, setelah pemungutan suara terakhir PBB mengenai masalah tersebut dijadwalkan pada hari Jumat. Iran sudah tunduk pada rezim sanksi AS yang keras serta sejumlah langkah hak asasi manusia Uni Eropa. AS, yang menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 selama masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, telah mendukung desakan Eropa agar sanksi PBB diterapkan kembali terhadap Teheran.
Iran telah mengancam akan meninggalkan NPT jika sanksi PBB dilanjutkan, yang dapat secara permanen menghambat inspeksi IAEA dan menciptakan ambiguitas yang lebih dalam mengenai sifat dan tujuan kegiatan atom Iran.
“Jika ada solusi, itu hanya bisa berupa solusi diplomatik. Saya berharap dalam konsultasi selama beberapa hari ke depan kita dapat mencapai titik itu; jika tidak, Iran akan mengambil tindakan apa pun yang diperlukan,” kata Araghchi kepada media pemerintah Iran. (Arl)
Sumber: Bloomberg.com
