Shutdown Berakhir, Tarik-Ulur DHS Dimulai
Penutupan sebagian pemerintah AS resmi berakhir pada Selasa (3/2) setelah Presiden Donald Trump menandatangani paket pendanaan yang membuka kembali sebagian besar fungsi pemerintah federal. Namun ada catatan penting: dana untuk Department of Homeland Security (DHS) dalam kesepakatan ini hanya cukup sampai akhir pekan depan, sehingga Washington langsung masuk ke babak negosiasi berikutnya yang diprediksi jauh lebih sulit.
Paket tersebut lolos tipis di DPR lewat dukungan lintas partai 217–214, dan penandatanganan di Gedung Putih dihadiri sejumlah pimpinan legislatif. Meski begitu, kesepakatan ini belum menyelesaikan akar masalah: Demokrat dan Republik masih terbelah tajam soal aturan yang harus melekat pada pendanaan DHS—terutama terkait cara kerja agen imigrasi dalam operasi penertiban deportasi.
Akar ketegangan politiknya memanas sejak lebih dari sepekan terakhir, setelah insiden penembakan warga AS oleh agen imigrasi federal di Minneapolis memicu gelombang kritik dan menggagalkan kesepakatan pendanaan yang sebelumnya hampir disepakati. Demokrat lalu menuntut agar dana tambahan DHS disertai pembatasan dan standar akuntabilitas yang lebih ketat terhadap agen imigrasi, termasuk prosedur penangkapan, pemeriksaan, dan pelaporan.
Di internal Partai Republik sendiri, kesepakatan ini juga tidak mulus. Sejumlah anggota konservatif menilai paket tersebut terlalu banyak memberi ruang pada tuntutan Demokrat, sehingga hampir menggagalkan voting. Ketua DPR Mike Johnson dilaporkan harus melakukan lobi intens sampai menit terakhir untuk mengamankan suara—situasi yang menggambarkan rapuhnya mayoritas yang ia miliki saat ini.
Kesepakatan yang disahkan juga menciptakan tenggat baru: dalam waktu sekitar 10 hari, Kongres harus menemukan formula pendanaan DHS yang lebih permanen atau setidaknya paket lanjutan. Jika gagal, pendanaan DHS kembali terancam “jatuh” dan membuka peluang krisis anggaran berikutnya, meski sebagian besar departemen lain sudah dibiayai hingga 30 September (akhir tahun fiskal).
Dari pihak Demokrat, penolakan terhadap pendanaan DHS masih sangat besar—mayoritas anggota Demokrat memilih menolak paket ini. Mereka menilai pendanaan tambahan tanpa perubahan aturan hanya akan memperluas operasi imigrasi yang dianggap “kebablasan”. Sebagian Demokrat menuntut syarat seperti larangan petugas memakai penutup wajah, kewajiban body camera, identitas petugas yang jelas, hingga aturan yang lebih ketat soal penggunaan kekuatan.
Sementara itu, kubu Republik menolak sejumlah tuntutan inti Demokrat, seperti kewajiban surat perintah hakim untuk penangkapan/penggeledahan yang mereka sebut tidak realistis. Tokoh Republik juga menekan agar fokus dialihkan ke pengetatan kerja sama daerah dengan otoritas federal—termasuk menargetkan kebijakan “sanctuary cities”. Hasilnya: shutdown memang selesai, tapi pertarungan soal DHS baru saja mulai—dan tenggat pekan depan bisa jadi pemicu drama berikutnya. (Arl)
Sumber: Newsmaker.id
