Hakim AS memperpanjang pemblokiran atas PHK massal Trump selama penutupan pemerintahan
Hakim federal pada hari Selasa memperpanjang pemblokiran yang mencegah pemerintahan Presiden Donald Trump memberhentikan ribuan pegawai federal di tengah penutupan pemerintahan sebagian yang telah berlangsung hampir sebulan.
Dalam sidang di San Francisco, Hakim Distrik AS Susan Illston melarang hampir 40 lembaga federal untuk melakukan PHK, sambil menunggu hasil gugatan hukum dari serikat pekerja yang mewakili pegawai federal. Keputusan ini memperpanjang putusan sementara sebelumnya.
Federasi Pegawai Pemerintah Amerika, yang mewakili 800.000 pegawai federal dan merupakan penggugat dalam kasus ini, minggu ini meminta Partai Republik dan Demokrat untuk mengesampingkan perbedaan pendapat mereka dan mengesahkan RUU anggaran agar pegawai pemerintah dapat kembali bekerja.
Sekitar 4.100 pegawai di delapan lembaga telah diberitahu bahwa mereka akan diberhentikan sebelum putusan Illston pada 16 Oktober, kata pemerintahan Trump dalam dokumen pengadilan. Direktur Anggaran Gedung Putih Russell Vought mengatakan bahwa lebih dari 10.000 pegawai federal berpotensi kehilangan pekerjaan akibat penutupan pemerintah.
Keputusan Illston kemungkinan akan segera diajukan banding, dan dapat ditunda oleh pengadilan banding yang berbasis di San Francisco atau Mahkamah Agung AS sambil menunggu proses litigasi lebih lanjut.
Penutupan pemerintah, yang memasuki hari ke-28 pada hari Selasa, merupakan penutupan pemerintah terlama kedua dalam sejarah AS setelah penghentian sebagian dana yang berlangsung selama 35 hari sejak akhir 2018, di masa jabatan pertama Trump.
Trump menyalahkan Partai Demokrat atas penutupan pemerintah dan rencana PHK tersebut, meskipun tidak ada pemerintahan lain yang melakukan PHK massal selama penghentian dana.
Partai Republik pimpinan Trump memegang mayoritas di kedua majelis Kongres, tetapi membutuhkan setidaknya tujuh suara dari Partai Demokrat untuk meloloskan RUU pendanaan di Senat, di mana Partai Demokrat masih mengharapkan perpanjangan subsidi asuransi kesehatan. Partai Demokrat telah menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerah pada taktik tekanan Trump.
Serikat pekerja yang mengajukan gugatan tersebut mengatakan bahwa penerapan PHK bukanlah layanan esensial yang dapat dilakukan selama penutupan pemerintah, dan bahwa kekurangan dana saat ini tidak membenarkan PHK massal karena banyak pegawai federal telah dirumahkan tanpa gaji.
Dalam sidang hari Selasa, pengacara Departemen Kehakiman AS, Michael Velchik, berpendapat bahwa lembaga federal memiliki kewenangan luas untuk menerapkan PHK ketika mereka kehabisan dana untuk membayar pegawai, dan bahwa Trump menepati janji kampanyenya untuk mengurangi ukuran birokrasi federal.
Danielle Leonard, pengacara serikat pekerja, membantah bahwa kekurangan dana tidak membebaskan lembaga federal dari kewajiban hukum mereka berdasarkan hukum federal atau memungkinkan mereka memecat pegawai yang memenuhinya. Jika demikian, Trump dapat "memecat seluruh pemerintahan federal" selama penutupan pemerintah jika ia mau, ujarnya.
Illston menegaskan sepanjang sidang bahwa ia setuju dengan serikat pekerja.
"Saya yakin (PHK) ini akan dianggap sewenang-wenang dan tidak masuk akal, terbukti dari cara pelaksanaannya yang serampangan, dan ditujukan untuk tujuan pembalasan politik sebagaimana yang telah diumumkan secara terbuka oleh Direktur Anggaran (Russell) Vought dan presiden sendiri," kata Illston, yang ditunjuk oleh mantan Presiden Demokrat Bill Clinton.(CP)
Sumber: Investing.com
