AS Beri Sanksi Entitas Tiongkok Terkait Peretasan Telekomunikasi dan Departemen Keuangan
Pemerintahan Biden pada hari Jumat (17/1) mengumumkan sanksi terhadap dua entitas Tiongkok yang dituduh melakukan serangan siber, termasuk sebuah perusahaan yang disebut terlibat langsung dalam kampanye spionase baru-baru ini terhadap perusahaan telekomunikasi AS dan seorang peretas di balik pelanggaran komputer Departemen Keuangan baru-baru ini.
Kampanye sistem telekomunikasi, yang menurut AS dilakukan oleh aktor yang disponsori negara yang dikenal sebagai Salt Typhoon, membahayakan jaringan sedikitnya sembilan perusahaan telekomunikasi AS dan menyebabkan pengumpulan audio dan data pejabat tinggi termasuk Presiden terpilih Donald Trump.
Selain itu, Departemen Keuangan mengatakan pihaknya memberi sanksi kepada Yin Kecheng, seorang peretas yang berbasis di Shanghai yang diyakini bertanggung jawab atas peretasan Departemen Keuangan baru-baru ini, yang mengakses ribuan file di ratusan komputer yang digunakan oleh pejabat, termasuk Menteri Keuangan yang akan lengser Janet Yellen.
Sichuan Juxinhe Network Technology Co., adalah perusahaan keamanan siber yang menurut Departemen Keuangan memiliki hubungan kuat dengan Kementerian Keamanan Negara Tiongkok — badan intelijen dan keamanan utama Beijing. Sanksi tersebut akan memblokir transaksi AS dengan perusahaan tersebut, dan setiap kepemilikan atau kendali AS atas Sichuan Juxinhe harus dilaporkan ke Departemen Keuangan.
Yin diyakini telah beroperasi sebagai pelaku kejahatan siber selama lebih dari satu dekade, dan berafiliasi dengan MSS, kata Departemen Keuangan dalam sebuah pernyataan.
Salt Typhoon telah mengumpulkan informasi intelijen dan menargetkan telepon milik Trump dan Wakil Presiden terpilih JD Vance, di antara yang lainnya. Para penyerang juga memata-matai komunikasi milik apa yang disebut FBI sebagai "sejumlah kecil" orang dalam pemerintahan dan politik.
Bersamaan dengan sanksi tersebut, Departemen Luar Negeri pada hari Jumat menawarkan hadiah hingga $10 juta untuk informasi yang akan mengidentifikasi atau mengarah ke lokasi siapa pun yang meluncurkan serangan siber pada infrastruktur penting AS atas nama pemerintah asing.(mrv)
Sumber: Bloomberg
