Trump Meminta Mahkamah Agung untuk Menanggapi Banding Tarif
Pemerintahan Presiden Donald Trump pada hari Rabu mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas putusan pengadilan federal yang menyatakan bahwa sebagian besar tarif globalnya ilegal, yang memicu konflik hukum yang dapat menentukan masa depan agenda perdagangannya.
Meskipun banding formal tersebut sudah diperkirakan dan pengadilan masih perlu menerimanya, hal ini kemungkinan kini menempatkan nasib "tarif timbal balik" Trump yang luas ke tangan Mahkamah Agung AS.
Pengajuan banding ini muncul setelah pengadilan banding federal pada 29 Agustus menyatakan bahwa sebagian besar "tarif timbal balik" Trump pada 2 April adalah ilegal, yang membuat prinsip utama agenda ekonominya menjadi tidak jelas.
Pengadilan Banding AS untuk Sirkuit Federal memutuskan dalam keputusan 7-4 bahwa Trump telah melampaui wewenang kepresidenannya ketika ia menerapkan tarif yang tinggi di hampir setiap negara. Trump menggunakan Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, atau IEEPA, untuk mengenakan pungutan tinggi kepada mitra dagang, menyatakan defisit federal Amerika Serikat dengan negara lain sebagai keadaan darurat nasional.
Namun, pengadilan banding menyatakan bahwa "tarif adalah kewenangan inti Kongres," bukan kewenangan presiden.
"Kewenangan inti Kongres untuk mengenakan pajak seperti tarif secara eksklusif berada di tangan cabang legislatif oleh Konstitusi," kata pengadilan tersebut.
Putusan pengadilan banding tersebut baru akan berlaku efektif pada 14 Oktober, memberikan waktu bagi pemerintahan Trump untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung.
Dalam bandingnya pada hari Rabu, pemerintahan Trump mengutip pernyataan Menteri Keuangan Scott Bessent bahwa putusan pengadilan banding "meskipun ditangguhkan secara hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tarif [IEEPA Presiden] yang sangat melemahkan kemampuan Presiden untuk melakukan diplomasi di dunia nyata dan kemampuannya untuk melindungi keamanan nasional dan perekonomian Amerika Serikat." Mahkamah Agung kemungkinan akan menangani kasus tarif Trump, menurut SCOTUSblog, dan keputusannya bisa diambil pada musim panas 2026.(mrv)
Sumber: CNBC
