RUU Lolos Senat, Tapi DPR AS Bisa Jadi Batu Sandungan
DPR AS yang dikuasai Partai Republik dijadwalkan pada hari Selasa (3/2) mencoba meloloskan paket pendanaan untuk mengakhiri shutdown pemerintah yang mulai berlaku sejak Sabtu. RUU ini sudah lolos Senat Amerika Serikat pekan lalu dengan dukungan bipartisan dan didorong langsung oleh Donald Trump agar tidak diubah, karena perubahan sekecil apa pun bisa membuat proses berulang dari awal dan memperpanjang penutupan.
Isi paketnya: pendanaan penuh untuk sejumlah lembaga (termasuk pertahanan, kesehatan, tenaga kerja, pendidikan, perumahan) sampai Oktober, sementara pendanaan Department of Homeland Security diperpanjang sementara agar anggota parlemen punya waktu menegosiasikan perubahan terkait kebijakan penegakan imigrasi. Jika disahkan DPR tanpa revisi, RUU langsung menuju meja Trump untuk diteken menjadi undang-undang.
Masalahnya, RUU ini menghadapi penolakan dari koalisi “nggak biasa”: Demokrat dan sebagian Republikan garis keras. Demokrat menuntut pembatasan baru pada taktik penegakan imigrasi setelah kasus kematian dua warga AS yang memicu kemarahan publik, sementara kubu konservatif ingin menyelipkan syarat bukti kewarganegaraan dan ID foto untuk pendaftaran/pemungutan suara—yang ditolak pimpinan DPR karena dianggap bukan ranah RUU belanja.
Situasi makin ketat karena Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat memiliki mayoritas super tipis 218–214. Artinya, bila Demokrat kompak menolak, Partai Republik praktis hanya boleh kehilangan maksimal satu suara dari kubunya sendiri. Pemimpin Demokrat DPR Hakeem Jeffries bahkan sudah memberi sinyal partainya akan menolak pada pemungutan suara prosedural awal—meski ada peluang sebagian anggota bisa mendukung di tahap akhir jika lolos rintangan prosedural.
Kalau kesepakatan ini cepat tembus, dampaknya besar: layanan pemerintah bisa kembali normal dan risiko gangguan ekonomi bisa ditekan. Shutdown terakhir (Okt–Nov) berlangsung 43 hari dan diperkirakan menelan biaya sekitar US$11 miliar, jadi pasar menilai semakin lama shutdown berjalan, semakin mahal tagihannya—baik untuk layanan publik maupun sentimen bisnis. (Arl)
Sumber : Newsmaker.id
