Tarif “Hari Pembebasan” Kandas, Trump Rombak Strategi Dagang
Presiden AS Donald Trump meluapkan kemarahan setelah Mahkamah Agung menegur penggunaan kewenangan daruratnya untuk menerapkan kenaikan tarif impor terbesar sejak era 1930-an. Dalam pertemuan tertutup dengan para gubernur lintas partai, Trump menyebut putusan yang keluar 20 Februari itu sebagai “aib”, menurut laporan CNN.
Putusan tersebut membatalkan penggunaan undang-undang tahun 1977 sebagai dasar pemungutan pajak impor yang disebut-sebut menyumbang hampir dua pertiga dari total penerimaan tarif sekitar US$200 miliar yang terkumpul sepanjang 2025. Menjelang putusan, Trump sempat memperingatkan bahwa pembatasan kewenangannya akan memicu krisis ekonomi mirip 1929, dan menghilangkan “triliunan dolar” yang menurutnya bisa dipakai untuk menekan utang publik AS.
Keputusan Mahkamah Agung dengan suara 6–3 ini langsung menyasar “alat favorit” Trump: kekuasaan darurat untuk bergerak cepat tanpa jalur panjang legislatif. Dampaknya, kemampuan Trump untuk mengancam penerapan tarif secara mendadak—misalnya terhadap Eropa terkait isu Greenland, atau terhadap negara-negara yang berbisnis dengan Iran—menjadi jauh kurang meyakinkan di mata dunia.
Secara lebih luas, putusan ini mengirim pesan bahwa ambisi kebijakan luar negeri dan dagang Trump tetap punya batas domestik. Dengan kata lain, kartu tekanan yang selama ini dipakai untuk memaksa konsesi dari negara lain kini tidak bisa lagi dimainkan dengan cara yang sama cepat dan sepihak.
Namun, kekalahan di Mahkamah Agung ini juga membuka ruang manuver politik bagi Trump. Yang terlihat seperti kemunduran, justru bisa menjadi kesempatan untuk “mengemas ulang” tarif yang belakangan dinilai tidak populer di publik. Sebuah jajak pendapat NPR-PBS News-Marist pada Desember mencatat hanya 36% warga AS menyetujui penanganan ekonomi Trump, sementara sekitar dua pertiga responden khawatir tarif akan membebani keuangan mereka.
Meski begitu, tarif bukan berarti lenyap total. Para pejabat pemerintah dan pakar perdagangan menilai presiden masih punya jalur kewenangan lain untuk membangun kembali kebijakan tarif dalam beberapa pekan—meski tidak ada yang seluas dan secepat perangkat darurat yang kini dibatasi. Tarif “Hari Pembebasan” yang memakai dasar kewenangan darurat tersebut kini dianggap melampaui batas konstitusional.
Faktanya, bahkan sebelum putusan pengadilan, pemerintahan Trump disebut sudah diam-diam mulai mengendurkan beberapa pajak impor, merespons protes publik soal kenaikan harga kebutuhan pokok serta lobi para CEO. Pemerintah juga meninjau ulang penerapan bea masuk baja dan aluminium agar dampaknya ke barang konsumsi lebih kecil, menunda tarif pada beberapa kategori, serta menyiapkan skema kompensasi seperti bantuan untuk petani dan wacana “dividen tarif”.
Pejabat pemerintah menegaskan penyesuaian itu bukan tanda mundur, melainkan bagian dari proyek negosiasi dagang yang besar. Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer menyebut sejak awal sudah ada pandangan internal bahwa “penyetelan ulang” akan terjadi, sembari menegaskan pemerintah tetap ingin memakai tarif untuk mengelola hubungan ekonomi dan menekan defisit perdagangan—dengan “alat lain” yang masih tersedia. (Arl)
Sumber : Newsmaker.id
