Jepang Terus Mendesak Keringanan Tarif Selama Jeda 90 Hari
Jepang akan terus mendesak AS untuk memikirkan kembali rencana tarifnya dengan harapan memperoleh penangguhan jangka panjang dari tarif yang lebih tinggi yang ditunda oleh Presiden Donald Trump, kata perwakilan perdagangan utama negara itu. "Tidak ada perubahan dalam kebijakan Jepang," kata Ryosei Akazawa, yang minggu ini ditunjuk sebagai negosiator utama negara itu untuk pungutan AS.
"Kami akan mengejar kepentingan nasional Jepang semaksimal mungkin tanpa panik atau membuat keributan." Jeda 90 hari tersebut menghapus pungutan yang lebih tinggi secara menyeluruh atas barang-barang yang diimpor ke AS dari Jepang dan banyak negara lain untuk saat ini, sambil tetap mempertahankan bea masuk dasar sebesar 10%. Jepang sebelumnya menghadapi bea masuk sebesar 24%. Penarikan sementara itu terjadi hanya beberapa jam setelah Trump memberlakukan serangkaian tarif yang membuat investor ketakutan, memicu gejolak pasar, dan mendorong pejabat pemerintah di seluruh dunia untuk mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk menenangkan kegelisahan.
Tokyo diperkirakan akan menjadi salah satu negara yang diprioritaskan dalam negosiasi perdagangan dengan Washington. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa ia akan berbicara dengan pejabat dari Jepang, Vietnam, India, dan Korea Selatan dalam beberapa hari mendatang. Jepang masih menghadapi tarif 25% untuk mobil, suku cadang mobil, baja, dan aluminium, sementara barang-barang lainnya tetap dikenakan tarif pajak tetap 10% yang berlaku untuk semua negara.
Pejabat Jepang khawatir bahwa tarif, terutama untuk mobil, menimbulkan ancaman serius bagi ekonomi negara tersebut. Menteri Keuangan Katsunobu Kato mengatakan pada hari Kamis bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk mengimbangi dampak tarif dengan memperkenalkan langkah-langkah ekonomi. Ia menambahkan bahwa ia akan terus mencermati dampak kebijakan perdagangan AS terhadap pasar keuangan. Jepang melihat penangguhan beberapa tarif sebagai perkembangan positif, tetapi akan terus menyerukan peninjauan ulang terhadap pungutan yang masih berlaku, kata Akazawa, yang juga menjabat sebagai menteri revitalisasi ekonomi.(ads)
Sumber: Blommberg
